KEJATI SULAWESI BARAT DI DESAK USUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI PEMDA MAMASA DAN MAMUJU UTARA

Forum Diskusi Aktifis Anti Korupsi Nasional ( FDAAKN) Mendesak Kejati Sulawesi Barat untuk mengusut secara tuntas beberapa kasus dugaan Korupsi di Pemda Mamasa dan Mamuju Utara yg telah di laporkan oleh beberapa LSM .

Kejati Sulbar harus bisa bekerja secara maksimal,independen dan profesional, ujar Victor Tambunan,SH Ketua Forum Diskusi Aktifis Anti Korupsi Nasional ( FDAAKN ) di jkt Jumat pagi( 20 -3-2020 ) , Victor menyatakan bahwa ada beberapa kasus dugaan Korupsi yg telah di laporkan oleh LSM di kejati Sulbar namun terkesan Lamban dan tidak berjalan , untuk itu kami dorong setiap ada Laporan atau pengaduan LSM di kawal sampai tuntas jangan biarkan Lembaga Peradilan kita bermain - main dengan para pelaku Korupsi.

Disinggung kasus apa saja yang telah di laporkan oleh LSM yang dimaksud, Victor menjelaskan ada beberapa kasus yang di sampaikan oleh LSM padanya yang telah di laporkan di Kejati Sulbar, antara lain ,kasus dugaan Konspirasi pembahasan Anggaran 2019 antara Pimpinan DPRD dengan Kepala Keuangan Mamasa Saat itu, Kasus Dana Bansos,Kasus Mark up Pengadaan peralatan RS Mamasa,Kasus Pembangunan Pasar Rakyat OROBUA Mamasa, kasus pembangunan Islamic Center Mamuju Utara, Kasus Dana Bansos Mamuju Utara ,Kasus Mark up anggaran Dinas PU mamju Utara, semua kasus-kasus itu udah di laporkan ,kita tunggu kerjanya Kajati Sulbar, Victor menambahkan bahwa pihaknya akan berkordinasi dengan Kejaksaan Agung agar segera kontrol kinerja seluruh jajarannya baik di pusat maupun daerah di Indonesia,ucapnya.

Di tempat terpisah salah satu Ketua LSM yang enggan di sebutkan jati dirinya di hubungi via telp, mengatakan bahwa kasus dugaan Korupsi di Sulawesi barat berjalan secara sistematis tentu harus di lakukan investigasi secara menyeluruh baik oleh pihak, kejaksaan,Kepolisian maupun oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, menurutnya kasus dugaan Korupsi di Sulbar yang telah di laporkan pada Kejari maupun Kejati secara keseluruhan belum ada yang di lakukan penindakan yang tegas oleh pihak Kejaksaan di daerah ini ,kejaksaan sangat lamban merespon Laporan masyarakat, oleh karena itu ada bebarapa kasus kategori besar di Sulbar akan Segera di Laporkan di KPK dan kasus-kasus yg telah di Laporkan di Kejari maupun di Kejati Sulbar oleh salah satu LSM , kami akan meminta Kejaksaan Agung mengambil alih,tandasnya.