Hilangnya Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Buruh, KSPI Tolak RUU Onmibus low Sektor Ketenagakerjaan

Bertempat di Mega Pro Jakarta, Konfederasi Serikan Buruh Indonesia menggelar Jumpa Pers di Hotel Mega Pro Jakarta, hadir acara tersebut beberapa Pengurus KSPI.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa KPSI tidah pernah diundan dalam pembahasan RUU Omnibuslow oleh Menkoekuin, dan KSPI tidak akan terlibat langsung dalam pembentukan RUU tersebut, karena pembahasan RUU tersebut tertutup, kami tidak sejalan karena RUU ini tidak meningkatkan kesejahteraan buruh, dan KSPI dan buruh akan bersikap, tegasnya.

Dalam RUU tersebut menurutnya tidak selaras dengan perjuangan buruh yang memberikan kebebasan tenaga kontrak di semua sektor, ini sudah tidak ada lagi pembatasan tenaga kontrak, bahkan selamanya bisa berada dalam kontrak atau tidak terbatas.

Pengunaan tenaga asing juga dibiarkan bebas sebebasnya di posisi manapun, hingga tenaga kasarpun boleh mendatangkan tenaga asing, tidak lagi wajib berbahasa Indonesia, ini perubahan yang tidak baik, ada 9 kriteria yang tidak sejalan, ungkap Iqbal.

Muhammad Rudi, Deputi presiden KSPI juga menegaskan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan mengurangi kesejahteraan dan juga mengurangi perlindungan Kaum Buruh Indonesia, bahkan bisa menghancurkan masa depan anak bangsa.

Banyak pasal yang dihapus yang mementingkan pengusaha serta merugikan buruh, seperti dihapusnya sangsi perusahaan, penghitungan upah buruh berdasarkan pertumbuhan ekonomi tingkap Provinsi, serta adanya upah sektoral yang dikurangi, upah minimum padat karya.

Ada upah yang dihitung berdasarkan ukuran waktu, ketentuan 2X ketentuan akan dihapus, ini jaminan upah yang lebih jelek dari aturan sebelumnya, tegasnya.

Joko, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional juga menambahkan, RUU ini juga akan menekan pekerja tertap dan perusahaan akan memperbanya status outsourcing, maka nasib Indonesia akan hancur, paparnya. (PRY)